Untuk ketentuan teknisnya, SPN didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 30/PJ/2011 Tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional. Perdirjen ini mencantumkan konsideransi yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

PMK Nomor 149/PMK.03/ 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional. menggunakan konsideransi pertimbangan pada pasal 9 ayat (3) Undang-undang PBB serta amanat Presiden melalui Nota Keuangan yang disampaikan pada 16 Agustus 2011. Selanjutnya konsideran merujuk pada Undang-undang KUP, Undang-undang PPh, Undang-undang PPN, Undang-undang PBB, dan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010.

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di dalam PMK ini. Pertama, dasar hukum pelaksanaan SPN sangat lemah. Dalam konteks ini, pembahasan diarahkan pada pembahasan sesuai aspek hukum dan di luar substansi SPN yang tujuan utamanya sebenarnya memang baik, untuk menjaring seluruh potensi perpajakan. Pada sub-topik ini, pembahas hanya menguji legal formal penetapan sebuah kebijakan oleh instansi pemerintah dikaitkan dengan dasar hukum yang menjadi sumber kewenangannya.

Dasar hukum PMK tentang SPN tidak merujuk langsung pada Undang-undang. Tidak ada ketentuan yang mengatur pelaksanaan SPN secara eksplisit maupun implisit. Padahal segala hal yang berkenaan dengan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Ketentuan ini mengacu pada konstitusi kita yakni pasal 23A UUD 1945. Karena itu, segala kebijakan perpajakan yang tidak diatur berdasarkan Undang-undang secara yuridis sejatinya bertentangan dengan konstitusi.

Sebenarnya terdapat konsideran yang tercantum pada poin pertimbangan pertama yakni pasal 9 ayat (3) Undang-undang PBB. Namun jika ditelaah secara mendalam, pasal tersebut tidak memberikan keterangan tentang ketentuan pelaksanaan sensus pajak. Terlebih pasal ini juga hanya mengatur PBB/BPHTB, tidak termasuk jenis pajak yang lain.

Relevansi antara substansi pasal 9 ayat (3) Undang-undang PBB dengan esensi pelaksanaan SPN dalam PMK ini cenderung tidak jelas. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang PBB mengatur tentang tata cara pendaftaran objek pajak (PBB). Tentu saja spektrum pasal ini terlalu sempit jika diaplikasikan dalam pelaksanaan SPN yang mencakup seluruh jenis objek pajak.

Kedua, PMK 149 terkesan hanya dilandaskan pada pidato kenegaraan Presiden RI mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2012. Pelaksanaan SPN memang secara gamblang disampaikan Presiden dalam pidatonya ini. Kutipan tersebut berbunyi: “…Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan….”

Permasalahannya adalah isi pidato ini juga bukan sebuah produk hukum, alih-alih sebuah undang-undang yang bisa dijadikan landasan yuridis penetapan sebuah kebijakan perpajakan. Pidato tersebut merupakan penyampaian nota keuangan dan RUU APBN 2012. Secara definisi, pengertian Nota Keuangan adalah laporan pelaksanaan APBN, dan perkembangan penerimaan negara/pendapatan negara, yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan hibah, serta belanja negara yang meliputi pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan dana perimbangan. Dan RUU APBN sebagaimana judulnya hanya merupakan rancangan, belum disahkan menjadi sebuah Undang-undang.

Kesimpulannya, dasar hukum pelaksanaan SPN sebenarnya cukup lemah karena ada unsur kegagalan dalam pemenuhan amanat konstitusi. Seandainya ada pihak yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung atas PMK 149, potensi pembatalan peraturan ini cukup besar.

Dari pembahasan ini, simpulan yang dihasilkan tersebut tidaklah diarahkan untuk menentang pelaksanaan SPN. Substansi SPN sudah baik terbukti dengan tujuan mulia yang sudah disampaikan sebelumnya. Hanya saja legalitas kebijakan perpajakan dalam pelaksanaan SPN ini tampaknya perlu disempurnakan lagi.

Ada perasaan dilema yang datang. Dengan bantuan blackberry, persahabatan kami (mungkin) akan semakin dekat. Tetapi hubungan itu rasanya tidak benar-benar nyata. Teknologi komunikasi nan canggih telah mengubah sahabat yang sebelumnya nyata menjadi sahabat “virtual”.

Dulu saat zaman tak secanggih sekarang, kami kerap bertemu. Saling berbagi cerita, saling menyemangati, dan memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi masing-masing. Namun lambat laun rutinitas itu hilang. Media pertemuan kami terfasilitasi oleh teknologi. Awalnya, kami memang masih sering bercakap lewat telepon. Lalu karena makin malas menelepon, kami pun beralih ber-chatting ria. Hingga tanpa sadar kami menjadi sangat jarang bertemu. Singkatnya, kami tak lagi bersahabat dengan manusia tetapi dengan gadget masing-masing.

Saya jadi bertanya-tanya apa sejatinya arti sahabat di masa sekarang ini?

Sahabat sebenarnya sama saja dengan teman. Tetapi kita pasti sepakat bahwa sahabat memiliki derajat yang lebih dekat dibanding teman. Untuk menjadi sahabat, kita harus sangat dekat layaknya bersaudara meski tanpa ada hubungan darah. Ada peristiwa-peristiwa emosional dalam tiap fase pertemanan yang pada akhirnya membuat kita menjadikan seseorang sebagai sahabat. Perlu lebih banyak waktu dan kedekatan hingga kita bisa “bersahabat” dengan seseorang.

Gambaran persahabatan ideal itu kurang lebih seperti di serial Friends yang tersohor itu. Saat kita sudah bersahabat, sulit rasanya untuk berpisah.

Itu dulu. Kalau sekarang sedikit berbeda. Kita bisa mendapatkan teman dengan begitu mudahnya. Dengan facebook, kita bisa mengajak orang lain berteman hanya dengan satu klik, “add as friend”. Jika orang tersebut setuju, bertambahlah satu teman kita. Cara berteman pun tak perlu harus bertemu. Semuanya bisa diatur dengan puluhan jenis alat komunikasi dari yang murahan hingga super mahal.

Saya punya ratusan bahkan ribuan teman di dunia maya tetapi tidak semuanya benar-benar saya kenal. Begitu juga dengan teman-teman di kampus, kantor, dan tempat lainnya, saya tidak benar-benar dekat dengan mereka layaknya seorang sahabat. Sebagian hanya mengenal wajah, hanya tahu nama, sebagian lagi bahkan tak pernah bertemu. Wajar karena komunikasi kita kebanyakan dihubungkan oleh telepon atau internet. Seandainya mereka semua bisa saya kenal lebih intim, tentu pertemanan ini akan lebih bermakna.

Dunia memang sudah berubah. Kita tak bisa menafikan kenyataan ini. Tak ada pilihan lain. Kita harus mengikuti perubahan yang ada dengan hidup yang terus diadaptasikan. Begitu juga dengan ragam persahabatan. Kita dituntut untuk berkompromi. Tak apalah kita saling berjauhan dengan sahabat-sahabat kita asalkan esensinya masih tetap ada. Meskipun belum tentu bisa bertatap muka setahun sekali asal kita bisa saling memberikan manfaat satu sama lain, itu sudah cukup. Kita tetap bisa saling berbagi cerita, saling membantu, dan saling membahagiakan. Begitulah seharusnya makna sebuah persahabatan.

Saya teringat definisi sahabat di masa nabi Muhammad. Sahabat nabi tidak sama dengan konotasi sahabat yang kita kenal sekarang. Di zaman itu, bahkan ada seseorang yang hanya sekali bertemu Rasulullah tetapi sudah diberi gelar sebagai “sahabat”. Alasanya, setelah pertemuan itu, si sahabat bisa menerima ajaran kebaikan nabi kemudian mengaplikasikan dan ikut menyebarkan ajaran tersebut. Ia pun berhasil menjadi pribadi yang lebih baik berkat pertemuannya dengan nabi.

Disinilah substansi utama persahabatan. Tidak masalah dimana sahabat itu berada atau dengan apa kita berkomunikasi, seorang sahabat harus bisa membawa kebaikan bagi sahabatnya yang lain. Bukan sebaliknya. Jadi, maukah anda menjadi sahabat saya?

Zaman saya SD, nama mata pelajarannya panjang, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Meskipun masih SD, kami harus menghafal nama-nama pahlawan beserta kisah heroiknya. Padahal jumlahnya ratusan. Setelah SMP dan SMA, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Sejarah tetapi tetap saja membosankan. Saking membosankannya, kami hanya mendapat cerita tetapi gagal menelaah nilai-nilai perjuangan sejarah itu sendiri.

learnlovinglife.blogspot.com

Di era orde baru, pelajaran sejarah memang lebih mirip doktrin. Apa yang tertulis di buku sejarah adalah kebenaran mutlak. Wajib diterima tak boleh digugat apalagi dibantah. Apalagi kalau topiknya G-30 S/PKI. Jangan macam-macam pokoknya. Pernah suatu kali saat masih kelas lima SD, salah seorang teman saya iseng menggambar lambang palu dan arit di papan tulis. Tidak lama, guru kami menginterogasi seluruh murid di kelas untuk mencari tahu siapa pelakunya. Teman saya tadi, yang akhirnya mengaku, kemudian mendapat satu tamparan di pipi kirinya. Sadis.

Pandangan saya terhadap sejarah berubah ketika memasuki bangku kuliah. Pada masa ini, informasi bisa diakses dengan begitu mudah. Bahan bacaan tersedia dengan beragam perspektif. Tidak lagi hanya dimonopoli pemerintah.

Saya mendapat pencerahan, ternyata sejarah memiliki banyak sekali versi. Dulu saya memandang fakta sejarah adalah sebagaimana yang ada di buku pelajaran. Padahal setiap buku lebih banyak unsur subyektifnya terutama buku-buku keluaran pemerintah. Tanpa sadar, dulu saya sudah mendefinisikan sejarah sebagai “his story” bukan history.

Banyaknya referensi sejarah memaksa saya merevisi sendiri pemahaman sejarah yang terlanjur melekat di kepala. Saya tak lagi menilai dengan kacamata kuda apakah tokoh A baik atau tokoh B jahat. Selalu ada sisi-sisi kompleks dari sebuah tokoh atau peristiwa.

Sejarah bukan saja tentang tokoh dan peristiwa tetapi tentang sebuah pelajaran hidup. Jangan hanya memaknai sejarah sebagai sebuah cerita belaka. Dalami cerita itu maka akan terlihat banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Jangan hanya melihat bagaimana sebuah peristiwa berlangsung tetapi pahami juga apa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut serta dampaknya bagi kehidupan saat itu dan sesudahnya.

Sejarah akan selamanya menjadi kontroversi dengan berbagai rupa versi. Ia ditulis sesuai fakta yang subyektif. Tak jarang, sejarah dipoles sedemikian rupa merujuk pada kepentingan penguasa. Mengungkap kebenaran sejarah adalah pekerjaan sulit. Pertama, kita tidak hidup di masa yang diceritakan. Kedua, pelaku sejarah tak selalu menuturkan kisah yang sebenarnya tejadi. Dua alasan ini akan selamanya menjadikan sejarah sebagai topik kontroversi.

Apa yang dulu kita yakini sebagai sebuah cerita kebenaran bisa jadi hari ini sudah terbantahkan dengan versi sejarah yang baru. Tetapi di kemudian hari juga tidak menutup kemungkinan masih akan ada lagi versi fakta yang terbaru. Kita ambil salah satu contoh bagian sejarah paling kontroversial di negara ini, Pemberontakan PKI di tahun 1965. Selama puluhan tahun, fakta sejarah ini ditutupi oleh propaganda dan doktrin pemerintahan Soeharto. Tetapi setelah berganti rezim, sedikit demi sedikit kebenaran sejarah mulai terungkap meski belum seluruhnya tuntas.

Dibutuhkan wawasan yang luas agar bisa memahami sejarah. Ketidaktahuan terhadap fakta secara menyeluruh hanya membuat kita terjebak pada pandangan yang salah. Saya dulu menganggap masa penjajahan Belanda hingga Jepang sebagai masa yang sangat kelam.

Dalam bayangan saya, penjajah adalah pihak yang sangat kejam, mereka berkuasa mutlak, tidak ada yang mengawasi atau membatasi kekuasaan penjajah. Mereka bebas melakukan apa saja termasuk membunuhi anak bangsa. Setelah memahami sejarahnya, ternyata keadaan sebenarnya tak sekelam bayangan saya. Penjajah memang memang menjadi penguasa pemerintahan tetapi ada koridor hukum yang dipakai. Meski otoriter, mereka menerapkan hukum disini, ada penegak hukum, ada pengadilan. Tidak main bunuh orang kecuali dalam keadaan perang. Lihat saja beberapa pejuang bangsa ini. Katakanlah Soekarno, Hatta, Syahrir dkk. Coba pikir, seandainya penjajah Belanda mau bertindak secara diktator, tidak susah bagi mereka untuk membunuh para pejuang itu. Toh mereka lah penguasanya. Kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Lepas dari kontroversi yang ada, pengadilan diselenggarakan. Dan mereka tidak dihukum mati hanya diasingkan. Gak kejam-kejam amat kan. Bayangkan ketika zaman Soeharto, seseorang yang belum terbukti bersalah bisa saja tiba-tiba menghilang entah sudah dipenjara, dibunuh atau diapakan. Hanya penguasa yang tahu.

Saya pun ketagihan membaca sejarah. Benar kata orang, sejarah itu sangat menarik jika kita mau menelusuri kebenaran di balik setiap peristiwa…

Dulu saya tidak memiliki cita-cita pasti. Seringkali keinginan terbentur dengan keadaan yang tak memungkinkan. Ya, saya selalu berkompromi dengan cita-cita saya sendiri.

Saat SMA, masa dimana saya begitu menggilai buku-buku politik, saya bercita-cita ingin menjadi politisi. Konon sekolah politik yang pas adalah jurusan Hubungan Internasional FISIP. Saya pun memantapkan niat mengambil kuliah disana. Universitasnya harus UI. Saya tidak mau universitas lain karena saat itu hanya UI yang memiliki jurusan HI terbaik di Indonesia.

Malangnya, keadaan finansial orang tua tidak memungkinkan. Saya kurang beruntung, dulu saya tidak punya mentor yang memotivasi saya untuk mengejar mimpi. Tidak ada sosok yang menginspirasi saya agar mengabaikan segala keterbatasan dalam meraih mimpi. Singkat cerita saya kemudian menyerah. Cita-cita itu pun menguap begitu saja.

Sampailah saya di STAN, kampus yang tak pernah saya impikan sebelumnya. Niat berkuliah disana pun datang saat akan lulus SMA. Banyak yang merekomendasikan kampus ini karena kuliah gratis dan lulus langsung kerja. Iming-iming yang sangat pas dengan kondisi keuangan keluarga saya.

Akhirnya hidup saya mengalir begitu saja. Kuliah sampai lulus kemudian bekerja sebagai pegawai pajak dengan penghasilan yang lumayan besar, menurut ukuran saya. Pencapaian ini sudah termasuk fantastis bagi saya dan keluarga saya yang berasal dr desa. Seketika, keluarga dan kerabat mendaulat saya sebagai “orang besar” karena faktanya memang sangat sedikit anggota keluarga besar kami yang bisa menjadi pegawai negeri apalagi pegawai pajak.

Tak sedikit yang kagum dan berkata ini adlh buah kegigihan dan kerja keras saya. Namun hati kecil saya menganggap itu salah. Ini semua hanya mengalir begitu saja. Tak ada effort berlebih untuk kesuksesan ini. Keberhasilan yang saya dapat sejauh ini sebenarnya tak lebih dari sekedar kemurahan Sang Kuasa.

Sejujurnya saya tak pernah mencita-citakan pekerjaan saya sekarang. Kalau dirunut ke belakang, sejak kuliah saya memang sudah tidak begitu interested. Dari sekian mata kuliah, hanya satu-dua saja yang menarik. Passion saya sepertinya memang tidak di bidang ini. Pekerjaan di kantor pun makin lama makin terasa hambar. Membosankan.

Lalu dimana sebenarnya minat saya?

Hanya orang yang belum mengenal dirinya sendiri yang bertanya seperti ini. Tapi itulah yang terjadi. Meski sudah berumur, saya ternyata masih galau dengan tujuan hidup.

Akhirnya saya mulai mencoba beberapa jenis hobi. Mulai dr mencoba menyibuukan diri dengan bermain game PC hingga fotografi. Ternyata belum ada yang benar-benar membuat saya enjoy.

Hingga kemudian, saat fasilitas internet semakin mudah diakses, saya menemukan gairah baru untuk membaca dan menulis. Selanjutnya perkenalan saya dengan Twitter membantu saya berinteraksi dengan beberapa penulis ternama. Mereka lah yang kemudian menginspirasi saya.

Ketertarikan dengan dunia menulis memang sudah ada sejak SMA namun itu tidak menjadi hobi atau kegiatan yang konsisten saya jalani. Kini kegiatan itu tiba-tiba saja kembali menjadi sesuatu yang menarik. Mengikuti tulisan para penulis besar menjadi rutinitas baru. Inspirasi dan semangat mereka membangkitkan minat saya yang lama tenggelam. Sampai pada titik ini saya merasa kembali menemukan kegiatan yang bisa membuat saya enjoy. Tekad menjadi penulis pun saya tanamkan dalam-dalam.

Apakah saya mampu menjadi penulis besar? Itu keraguan yang kemudian muncul. Namun saya tak mau lagi berkompromi pada cita-cita saya. Sudah cukup saya belajar dari kegagalan yang lahir dari keraguan. Kali ini saya tidak akan gagal. Seperti kata orang, resep untuk berhasil adalah perpaduan antara keyakinan dan kerja keras. Saya harus memilikinya.

Untuk mempertebal keyakinan itu, saya melakukan satu tes untuk diri saya sendiri. Ada sebuah rubrik khusus untuk mahasiswa di harian Kompas yaitu Kompas Kampus. Di dalamnya terdapat Kolom “Argumentasi” yang memuat beberapa komentar pendek mahasiswa tentang sebuah isu. Saya berpikir untuk membuat sebuah tulisan argumentasi. Tulisan ini akan menjadi uji kemampuan saya. Jika pada edisi berikutnya tulisan ini dimuat artinya saya punya bakat.

Rubrik Kompas Kampus memang bukan halaman utama di harian Kompas. Kolom Argumentasi juga hanya memuat tulisan pendek 3-5 paragraf. Kesimpulannya, kolom ini hanyalah kolom ecek-ecek. Tetapi saya ingin menjadikan tes ini untuk mengukur bakat saya. Seandainya tulisan ini tidak layak muat, tandanya saya harus lebih banyak berkaca dan merumuskan langkah-langkah baru untuk mewujudkan passion saya.

Saat itu juga saya tulis sebuah tulisan pendek sesuai topik yang diminta. Saya perhatikan betul tulisan saya agar benar-benar layak muat. Tidak lama tulisan itu selesai dan saya kirim ke alamat e-mail redaksi.

Minggu berikutnya, seperti biasa saya beli koran Kompas dari loper langganan yang selalu lewat di depan rumah. Perhatiannya saya langsung tertuju pada lipatan terpisah yang berisi halaman rubrik Kompas Kampus. Saya buka. Di halaman itu langsung terlihat foto berikut tulisan pendek saya. Ya! Tulisan saya ternyata benar-benar dimuat. Pagi pun semakin cerah dengan senyum mengembang di bibir.

Saya yakin saya bisa. Jalan masih panjang ada banyak fase yang harus saya lalui dengan ketekunan dan kerja keras. Terima kasih Tuhan atas gairah yang Kau berikan ini.

Si mbak berdarah keturunan Jawa. Orang tuanya dari Jawa Tengah. Seperti org Jawa pd umumnya, pembawaannya murah senyum, kerjanya halus dan telaten, satu lagi, si Mbak juga “sungkanan”. Setiap kali mau melakukan sesuatu yang dirasa akan mengganggu, si Mbak mendahuluinya dengan minta ijin, atau bertanya karena takut salah. Kata maaf juga sangat sering diucapkan si mbak.

Saya dan istri saya bukan tipe orang yg suka memandang kelas seseorang. Kami sdh menganggap si mbak spt saudara sendiri. Selalu kami tekankan tak perlu sungkan di rumah kami. Kalau ada makanan silakan dimakan tak perlu mnt ijin atau menunggu disuruh makan. Bahkan kami persilakan kalau dia mau menyisihkan makanan untuk anaknya.

Tapi dasar si mbak, susah sekali menyuruhnya makan. Pernah kami paksa makan, ternyata dia mengambil porsi yang sangat sedikit. Setelah dimarahi, baru dia mau nambah. Meski kami pikir itu tetap masih sedikit.

Ditanya alasannya, si mbak bilang ingin menyisakan jatahnya untuk anaknya di rumah. Biarlah ia makan sedikit asal anaknya ikut kebagian jatah makanannya.

Kami jadi shock. Tak pernah kami menjatah makanan untuknya. Dengan sedikit marah, istri sy meminta si mbak tak perlu sesungkan itu. Silakan makan sesuai kebutuhan dan tetap berikan juga untuk anak si mbak di rumah.

Sontak saya merasa iba. Keadaan ekonomi si mbak memang tak bisa dibilang bagus. Suaminya baru mendapat pekerjaan lagi setelah lama sekali menganggur. Di rumahnya, ia tinggal dengan orang tua dan beberapa saudaranya yg sdh berkeluarga. Si mbak jg yg memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumahnya.

Tetapi di balik kesusahan itu saya bisa melihat ketegaran di diri si mbak. Ia mau bekerja keras demi ikut menghidupi keluarganya. Ia pun rela berkorban banyak untuk kebahagiaan anaknya. Inilah potret kebesaran hati seorang ibu.

Ibu, dimanapun ia, kemuliaan hatinya tetaplah sama. Ia adalah orang yg pertama ikhlas mengalah demi melihat suami dan anak-anaknya tersenyum bahagia. Berapapun rezeki yang didapat, yang pertama dipikirkannya adalah memberikan itu kepada suami dan anaknya. Bagian untuk dirinya adalah prioritas terakhir.

Sayang, kita seringkali tak pernah mau mengerti. Kita terlalu banyak menuntut. Jika ibu memberikan apa yang kita mau, kita menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar. Tak ada yang istimewa. Tetapi saat keinginan kita tak terpenuhi, murka langsung terarah pada sang ibu. Sungguh sabar seorang ibu yang tak pernah menyimpan dendam pada sang anak.

Si mbak mengingatkan saya pada sosok ibu di kampung halaman. Ibu yang sudah berkorban banyak untuk kehidupan saya. Ibu yang tak pernah mengharap pamrih atas semua kebaikan yang sudah ia berikan. Ibu yang hingga kini masih bersedia melakukan apa saja demi kebahagiaan buah hatinya. Ibu yang tak pernah mengeluhkan keadaannya di depan kami, anak-anaknya. Sebaliknya, saat kami dilanda kesulitan, tanpa diberi tahu pun ibu seperti sudah mengerti lalu tiba-tiba saja mengulurkan tangan menawarkan pertolongan. Betapa mulia hatinya.

Ibu, tak ada tempat yang lebih pantas bagimu kelak, selain di surga. Terima kasih, Ibu.

AAL, remaja 14 tahun itu, tidak tahu, seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah bernama Briptu Rusdi Rusdi Harahap hari itu mengaku kehilangan sandal. Telunjuknya tiba-tiba mengarah pada AAL. Ia lantas menginterogasi AAL, menuduh AALmencuri sandalnya yang bermerk Eiger. Tidak hanya Itu, sang Briptu juga menganiaya AAL, menendang dan memukulinya seolah anak itu adalah pencuri besar.

Mengetahui perlakuan sadis ini, orang tua AALmelapor ke Propam Polda Sulteng. Tak mau kalah, Briptu Rusdi turut memperkarakan kasus ini ke pengadilan. Cerita kemudian bergulir dengan berita-berita persidanganAALyang ramai diliput media massa.

Sejak awal, sudah ditemui banyak kejanggalan dalam kasus ini. Sesuai pengakuannya, Briptu Rusdi mengaku kehilangan sandal bermerk Eiger sedangkan sandal yang diambil oleh AALbermerk Ando. Sandal Ando ini yang kemudian menjadi barang bukti di pengadilan. Saat Hakim meminta Briptu mencobanya, jelas sekali terlihat kalau sandal itu kekecilan.

Ketika ditanya, apa yang membuat Briptu Rusdi yakin kalau sandal Ando itu miliknya, ia menjawab: “Saya ada kontak batin dengan sandal itu.” Miris. Ini kalimat terkonyol yang pernah diucapkan seorang polisi.

Cerita di atas hanyalah satu dari sekian banyak potret arogansi polisi di negara ini. Masih banyak kisah lain yang tak kalah membuat kita miris. Belum selesai perbincangan publik tentang kasus ini, kejadian menghebohkan kembali menimpa kepolisian. Dua orang tewas dan puluhan luka-luka karena kebrutalan polisi membukarkan demonstran di pelabuhan Sape, Bima. Polisi kian dihujat disana-sini.

Sebenarnya apa yang salah dari polisi kita?

Kalau mau ditelisik lebih jauh, kita bisa melihat pangkat polisi yang suka bertingkah konyol itu sebenarnya masih pangkat rendahan, Briptu. Sama halnya dengan para polisi yang menembaki demonstran di Sape. Mereka hanya anggota Brimob yang kebanyakan berpangkat Bintara. Masih ingat dengan “Evan Brimob”? BIntara yang satu ini malah memperlihatkan secara gamblang kepada masyarakat bagaimana level intelektualitas para prajurit itu.

Catat! Mereka ini hanya lulusan Secaba Polri yang lama pendidikannya tak sampai setahun. Bayangkan dengan hanya pendidikan satu tahun, polisi itu kemudian harus dilepas dengan tugas dan kewenangan yang super luas. Apakah itu akan mumpuni? Sulit mengiyakannya. Karena itu, jika ingin menyelesaikan akar persoalan, Polri harusnya membenahi sistem perekrutan pegawainya. Pendidikan yang ala kadarnya akan sulit membentuk SDM yang benar-benar profesional.

Polisi di negara kita memang belum sepenuhnya mengaplikasikan jargon yang diembannya selama ini; mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Motto ini sebenarnya merupakan konsep citra baru Polri sejak mereka lepas dari ABRI. Maksudnya Polri bukan lagi bagian dari militer dan meninggalkan cara-cara militer dalam pelaksanaan tugasnya.

Sayang,slogan hanya tinggal slogan. Polri ternyata masih nyaman dengan corak militeristik-nya. Penyelesaian masalah yang sering dilakukan dengan kekuatan senjata tanpa mengutamakan dialog menjadi kebiasaan Polri selama ini. Ini yang salah. Polri harus berubah. Paradigma sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat harus dimiliki oleh setiap unsur pegawai kepolisian. Jika tidak, cita-cita memiliki kepolisian yang profesional hanya akan menjadi harapan kosong.

Hoki bgt deh bisa ikutan. Secara nih workshop pesertanya diseleksi. Sebelumnya kita apply dulu ke panitia. Abis itu entah gmn caranya mereka lalu milih 300 peserta yg bisa ikutan.

Pas daftar, gw ga tau acaranya bakal super heboh. Wkt itu gw taunya ini cuma acara workshop buat penulis. Yang jadi ketua panitianya mbak Alberthiene Endah. Dan jujur gw jg belum punya buku-bukunya mbak AE ini. hehehe…

Cuman karena gratis, ah coba ikut-ikut aja deh. Eh beneran lolos. Surprised juga pas liat undangan ternyata pengisi acaranya nama-nama yang udah famous bgt, ada Raditya Dika, Ollie, Djenar Maessa Ayu, Salman Aristo, Aditya Gumay, Clara Ng, Alexander Thian, plus ada pemred ama editor gitu. Cakep nih. Gw langsung memantapkan hati untuk dateng.

Dari 300 peserta ternyata cuman ada satu temen kampus gw yg ikutan. Lainnya gak ada yg kenal. Pertama masuk gedung aja, gw dapet kenalan peserta dari Jogja. Buseet bela-belain dateng dari Jogja buat ikutan. Selanjutnya gw denger yg dari luar kota ga cuma dr jogja, ada yg dr kediri, semarang sampe pekanbaru.

Yang bikin tambah minder, ternyata mayoritas pesertanya emang penulis beneran, maksudnya ada yg udah pernah nerbitin buku, pernah nulis di koran, paling jelek paling cuman punya blog tapi visitornya bejibun. Lah gue???

Tapi gw cuek aja sih, pokoknya ngikut aja deh. Abis dikasi coffee break, acara pun dimulai tepat waktu. Sesi pertama ada sharing penulisan artikel majalah dari Pemred Femina, Petty Fatimah ama Pemred Chic, Reda Gaudiamo. Dua orang ini kembali membuka mata gw kalo penulis itu pekerjaan yang sangat prestisius. Mereka bisa jadi sosialita dengan start dari profesi sebagai penulis. Nice!

Next ada pelatihan penulisan biografi dari Alberthiene Endah. Mbak centil yang satu ini gak kalah jago. Dari dia gw belajar kalo jadi penulis itu butuh ketekunan yang luar biasa. Satu hal yang penting: kedalaman dalam menggali sebuah obyek. Disini pentingnya ada perasaan. Lo harus peka, jangan menulis dengan datar-datar aja tapi explore emosi yang ada. Pasti tulisan lo bakal menyentuh.

Menjelang makan siang, kita kedatengan Ollie ama Raditya Dika, dua orang yang ngetop dan kaya berkat jadi blogger. Seisi ruangan bener-bener dibikin grrrrr ama Radit. Nih orang bener-bener entertainer sejati. Dan dia lebih berperan sebagai stand up comedian ketimbang pemateri hari itu. Tapi itulah kekuatan Radit yang ngebawa doi sampe sukses spt skarang.

Sementara Ollie, dia juga banyak menginspirasi gw. Ollie ini bisa jadi pebisnis ulung juga berawal dari menulis. Semua bagian dari dunia menulis dibisnisin ama nih cewek. Penerbit buku, jualan buku, corporate brand review, semua di kerjain ama dia. Jarang-jarang kan ada penulis dengan otak bisnis sedahsyat si Ollie ini, masih muda lagi.

Lepas makan siang, acara pelatihan makin berisi. Kali ini tema penulisan fiksi, narasumbernya Djenar Maessa Ayu, Clara Ng ama dua orang editor dari Gramedia dan Gagas Media. Sesi ini lebih santai gara-gara mbak djenar ngelawak sepanjang acara. Gapapa deh buat hiburan.

Sesi terakhir jadi ajang sharing paling menarik. Ada tiga orang penulis skenario yang naik panggung, Salman Aristo, Alexander Thian, dan Aditya Gumay. Wih tiga orang ini ya imajinasinya luar biasa. Memang ya imajinasi ini kunci utama yang bisa bikin penulis kaya ide. Kagum bener deh gue ama penulis-penulis ini. Super jenius.

Overall, acara ini emang gak ngasih banyak materi teoritis tentang nulis itu apa, tipsnya gimana bla bla bla. Tapi lebih dari itu, kita dapet banyak inspirasi! Itu hal besar yang dihasilkan dari acara ini. Bagaimana orang-orang concern dengan menulis dan menjadikan menulis sebagai kekuatan hidupnya adalah poin penting yg gw pelajari dr wordisme. Semua berangkat dari kesungguhan dan konsistensi. Lalu kerja keras dengan terus berlatih, berlatih, dan berlatih. Hanya itu kuncinya.

Sepuluh jempol deh buat siapapun yg berada di balik layar wordisme ini. Sumpah dedikasi lo ga bs dihargai cuma dengan ucapan terima kasih. Kalian bener-bener pahlawan deh buat pemula seperti kita-kita ini. Gw bertekad buat ngebuktiin kalo kerja keras lo ga bakal sia-sia. Suatu saat ntar kalian bakal ngebaca nama gw di majalah, koran, buku ato apalah itu. Tunggu aja!! *mengepalkan tangan*

DPPID juga DPIP, yang terakhir adalah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, menjadi topik yang ramai diperdebatkan akhir-akhir ini. Pos anggaran DPPID memang baru muncul di tahun anggaran 2011. Karena masih baru, masyarakat belum begitu mengenal pos anggaran yang satu ini sehingga sering memunculkan komentar-komentar yang salah mengenai sistem penganggaran di Indonesia.

APBN 2011 menganggarkan dua jenis dana transfer ke daerah, yakni: a) Dana Perimbangan dan b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Sedangkan Dana Penyesuaian meliputi tujuh jenis dana yang di dalamnya termasuk DPPID. APBN-Perubahan 2011 sendiri mengalokasikan anggaran DPPID sebesar Rp6.313.000.000,00. Angka tersebut dialokasikan ke dalam tiga bidang pembangunan, yaitu:
a. Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp613.000.000.000,00
b. Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupaten/kota sebesar Rp500.000.000.000,00
c. Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp5.200.000.000.000,00.

Selanjutnya, DPPID diatur lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.07/2011. PMK ini lah yang mengatur secara rinci perencanaan alokasi, proses alokasi, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawabannya. PMK ini juga yang menjadi dasar hukum daerah mana saja yang berhak mendapat alokasi DPPID beserta besarannya. Salah satunya, PMK ini menetapkan sembilan belas daerah yang berhak atas alokasi DPPID bidang transmigrasi sebesar 500 miliar.

Meskipun DPPID diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, tidak berarti Menteri Keuangan memiliki wewenang besar dalam proses pengalokasiannya. Justru pada tahap ini, Badan Anggaran DPR sebenarnya yang memiliki kuasa besar. Pasal 3 PMK ini secara tegas mengatur bahwa daerah penerima DPPID berikut besaran alokasinya ditentukan oleh rapat kerja Badan Anggaran.

Klausul ini juga tidak menyiratkan perlunya usulan pemerintah dalam pembahasan alokasi dan daerah penerimanya. Bola sepenuhnya berada di tangan badan anggaran, menteri keuangan hanya mengesahkannya. Tudingan bahwa menteri keuangan memiliki peran besar dalam pengalokasian DPPID termentahkan oleh kewenangan badan anggaran itu sendiri. Kementerian Keuangan lebih banyak berperan dalam tahap penyaluran, pencairan dana, dan penyampaian laporan realisasi anggaran.

Dari gambaran prosedur penerbitan DPPID diatas, perkembangan kasus korupsi kemenakertrans yang baru saja terungkap mungkin terasa janggal. Peraturan yang ada sudah menegaskan hanya Kemenkeu dan Badan Anggaran yang banyak terlibat dalam proses penganggaran DPPID ini. Mengapa kemudian kasus korupsi yang terjadi berputar-putar di lingkaran Kemenakertrans?

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh KPK, diketahui bahwa Badan Anggaran melakukan penetapan daerah penerima DPPID berdasarkan usulan dari pemerintah melalui Kemenakertrans. Kalau begini keadaannya maka masuk akal jika ditengarai ada kasus suap dalam proses penetapan DPPID. Entah itu ada makelar anggaran di Kemenakertrans atau mafia anggaran di Badan Anggaran. Dua-duanya sangat mungkin terjadi.

Perlu dicatat bahwa kasus korupsi Kemenakertrans ini hanya mencakup DPPID bidang transmigrasi senilai 500 miliar rupiah. Masih ada DPPID lain senilai 5,8 triliun sisanya. Dan juga masih ada dana otonomi khusus serta beberapa dana penyesuaian lain selain DPPID yang bernilai lebih dari 100 triliun rupiah. Dana-dana dari APBN tersebut memiliki pola pengalokasian yang tidak jauh berbeda dengan DPPID. Jadi bisa dibayangkan berapa besar potensi permainan mafia anggaran di dalam sini.

Menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penganggaran kita adalah pekerjaan yang sulit. Penerima atau calon penerima anggaran masih gemar bertindak korup begitu juga dengan si pembuat anggaran. Jika dari proses perencanaan saja sudah terjadi korupsi, maka kemungkinan besar proses-proses selanjutnya akan diikuti oleh korupsi-korupsi yang lain. Anggaran yang menguap pun semakin menggelembung. Rakyat lah yang kembali menjadi korban padahal dana itu juga kebanyakan diperoleh dari pajak yang mereka bayarkan. Sungguh ironis.

Sulit memastikan bahwa terbongkarnya kasus korupsi Kemenakertrans ini akan menghentikan praktik percaloan anggaran. Sebagian bahkan menganggap mustahil. Namun untuk menghentikannya, langkah-langkah perbaikan bisa segera dilakukan meskipun dimulai dari hal yang kecil.

Untuk mulai merealisasikan hal tersebut, setiap tahapan perencanaan anggaran (yang tidak bersifat rahasia) harus terbuka bagi publik termasuk penegak hukum seperti KPK. Akses bagi publik dan media harus diperluas. Dasar pertimbangan penetapan anggaran dana transfer harus diperjelas dan hasilnya dipublikasikan. Tidak menutup kemungkinan jika nanti pemerintah daerah calon penerima anggaran perlu bersaing mempresentasikan proposal pembangunannya di depan anggotan dewan.

Dengan membudayakan transparansi, penyimpangan dalam penganggaran negara setidaknya bisa dikikis sedikit demi sedikit. Pengawasan publik yang ketat niscaya dapat melunturkan noda korupsi yang terlanjur melekat erat di baju para pejabat dan birokrat kita. Ikhtiar ini penting untuk mencapai suatu tata kelola penganggaran yang bersih dan tepat sasaran.

Setelah kejadian itu, saya jadi kepikiran. Kenapa tadi saya harus marah? Memang apa hak saya marah. Kan dia penjualnya, suka-suka dia lah yang pasang harga. Kalau kita gak suka ya gak perlu beli kan.

Tapi bagian dari diri saya yang lain masih ngotot berkilah. Saya konsumen, saya adalah raja. Pedagang tak boleh bersikap kurang ajar seperti itu.

Saya kembali berpikir. Lalu kalau dia kurang ajar apakah dia akan rugi sendiri? Saya tidak tahu-meski saya berharap dia akan banyak merugi. Yang jelas dagangannya masih tetap laris manis meski saya sudah ngambek seperti tadi. Bahkan saya pun tidak yakin akan konsisten dengan kengambekan ini. Jangan-jangan satu saat nanti saya menelan ludah sendiri, kembali membeli rujak buah di tempat tadi.

Pikiran saya terus menerawang. Saya sampai berkesimpulan, konsumen bukanlah raja, produsen lah raja sesungguhnya. Lebih dari itu, tanpa disadari kita telah banyak diperbudak oleh mereka dan barang-barang produksi mereka.

Lihatlah dunia kita saat ini, para produsen mampu menyediakan segala yang kita butuhkan. Parahnya lagi mereka sediakan barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan namun dengan berbagai cara cerdiknya, kita tanpa sadar menjadi bergantung pada barang tersebut.

Apa power yang konsumen punya? Konsumen hanya bisa memilih. Itu pun jika kita memiliki kemampuan memilih. Bagi mereka yang memiliki kemampuan terbatas, pilihannya juga terbatas.

Yang jelas masing-masing orang sudah mematok standar yang ingin dipenuhinya. Terhadap suatu produk ada brand tertentu yang menjadi pilihan masing-masing orang. Loyalitas terhadap brand ini mampu membuat manusia tak lagi memikirkan alasan lain yang lebih realistis.

Lihatlah para penggemar Apple yang begitu tergila-gila pada setiap produk ciptaan Steve Jobs. Mereka tak peduli berapapun harga yang dipasang, mereka seakan terdorong keharusan untuk bisa membelinya.

Sebuah survei konsumen di Amerika Serikat saat krisis global di tahun 2008 ini mungkin akan membuat kita geleng-geleng kepala. Hasil survei itu mengatakan sebagian besar masyarakat Amerika Serikat lebih memilih melakukan penghematan atas pengeluaran makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya agar dapat menyisihkan dana untuk membeli iPad. Sinting nggak?!

Itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang ada. Kalau kita persempit lagi ke negara kita sendiri, keadaannya jadi lebih payah. Konsumen disini malah tidak mendapat perlindungan memadai dari pemerintah. Seringkali konsumen dirugikan namun ia tidak mendapat kompensasi yang layak. Belum lagi hak-hak konsumen sering diabaikan dan pemerintah tak berdaya mengawasinya. Kasus Prita Mulyasari yang lalu adalah contoh kecil. Ia yang menjadi korban tapi justru menjadi pihak yang paling sengsara. Beruntung keadilan masih memihak padanya. Meski untuk mendapatkan itu ia harus melalui perjuangan panjang dan berat.

Produsen kini semakin berjaya. Dibalik itu pemodal menjadi kian kaya. Pemodal besar dengan dalih memanjakan konsumen melakukan segala cara untuk meningkatkan layanannya. Namun prioritas utama mereka sesungguhnya tetaplah melipatgandakan laba. Yang menjadi korban adalah pegawai-pegawai rendahan yang mengabdi pada si pemodal. Mereka digaji ala kadarnya padahal pengorbanan mereka tak dapat dianggap kecil.

Baru saja saya menyaksikan dua orang petugas frontliner Maskapai Lion Air yang dikeroyok penumpangnya. Mereka kesal karena tak kunjung diberangkatkan. Caci maki dan intimidasi pun dilayangkan pada petugas frontliner tadi. Coba pikir, tahu apa petugas itu. Semua urusan teknis administrasi penerbangan itu urusan manajemen yang duduk di belakang meja. Petugas tadi hanya mendapat tugas sebagai Humas. Gajinya kecil. Tapi ia harus menanggung pahitnya penghinaan para penumpang.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan konsumen dan rakyat kecil, sistem yang ada saat ini sebenarnya lebih berpihak kepada mereka kaum berada, para pemodal yang mengeruk untung besar dengan melindas pihak yang lemah.

Harapan bertumpu pada pemerintah. Sebagai regulator sekaligus pengawas, negara menjadi garda terdepan perlindungan konsumen. Jangan karena terlalu mementingkan stabilitas dan takut kehilangan investasi, kepentingan konsumen menjadi terabaikan. Negara kita harus diakui sangat buruk dalam menjaga pemenuhan hak-hak konsumen.

Peraturan perundang-undangan yang lemah tak layak dijadikan alasan. Perlindungan hak-hak konsumen sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik. Hanya implementasinya saja yang mengecewakan. Oleh karena itu, semua kembali kepada kemauan pemerintah. Seriuskah mereka menjalankan tugas ini?

Jadi, mari terus perjuangkan hak-hak konsumen. Mari terus kita desak pemerintahan ini untuk serius mengawal pemenuhan hak kita. Jangan lagi mau menjadi konsumen yang diinjak-injak pengusaha-pengusaha serakah itu!!!

Teluk ini dikuasai Amerika Serikat sejak lebih dari seabad yang lalu. Aneh memang. Kuba adalah negara komunis yang hingga kini masih berseteru dengan Amerika Serikat. Namun AS lah yang memiliki hak penguasaan atas Teluk Guantanamo. Mereka bahkan membangun pangkalan militer disana. Teluk Guantanamo pun menjadi satu-satunya pangkalan militer AS yang berada di negara komunis.

Penguasaan AS atas teluk Guantanamo tidak lepas dari sejarah perjalanan kemerdekaan negara Kuba. Ketika Kuba diduduki Spanyol, AS memberikan bantuan militer kepada Kuba untuk berperang melawan Spanyol. Pada tahun 1898, AS pertama kali mengirimkan marinirnya ke teluk Guantanamo untuk membantu Kuba. Empat tahun kemudian, Spanyol berhasil diusir keluar dari negara ini. Karena dianggap banyak memberikan bantuan, Kuba memberikan beberapa imbalan kepada AS. Melalui Amandemen Platt, AS mendapatkan akses untuk ikut terlibat dalam urusan pemerintahan Kuba. Selain itu, AS mendapat hak istimewa; menyewa Teluk Guantanamo dengan harga murah untuk jangka waktu yang tak terbatas. Presiden AS saat itu, Theodore Roosevelt hanya dikenai tarif sewa sebesar dua ribu koin emas per tahun (jumlah itu kurang lebih setara dengan 450 gram emas murni). Meskipun Amandemen Platt dicabut pada tahun 1934 hak sewa teluk Guantanamo ini tidak ikut dihapuskan.

Sejak saat itu Amerika mulai menggunakan teluk Guantanamo sebagai basis pangkalan angkatan laut mereka. AS pun rutin membayar uang sewanya kepada Kuba. Tidak ada masalah dalam perjanjian sewa ini hingga Fidel Castro muncul mengubah Kuba menjadi negara komunis pada tahun 1960.

Fidel Castro menyatakan perjanjian itu tidak sah dan menolak menerima pembayaran sewa dari AS. Ia menyebut perjanjian itu sebagai ”Belati yang ditusukkan tepat di jantung Kuba.” Presiden komunis ini lantas melakukan sabotase dengan memutus pasokan air dan listrik ke teluk Guantanamo. Tindakan Castro ini memaksa AS membangun sendiri fasilitas listrik dan air bersih untuk pangkalan militernya. Syahdan, Teluk Guantanamo pun mampu menjadi wilayah yang benar-benar mandiri.

Tindakan sabotase Kuba mendapat reaksi keras dari pemerintahan AS. Namun ternyata kedua belah pihak tidak melakukan tindakan reaksioner lebih jauh. AS hanya mengancam dan Kuba tidak bereaksi balik. Baik Kuba maupun AS seolah mempertahankan status quo atas keadaan di teluk Guantanamo. Hingga kini.

Karena itulah sampai sekarang AS masih nyaman bercokol di teluk Guantanamo seolah itu adalah wilayah mereka sendiri. Lebih jauh mereka memanfaatkan pangkalan militer seluas 43 mil persegi di wilayah ini sebagai lokalisasi bagi tahanan terorisme tanpa proses pengadilan yang jelas.